Sejarah

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (FH UNCEN) lahir bersama-sama dengan lahirnya Universitas Cenderawasih (UNCEN), pada tanggal 10 November 1962 di Provinsi Papua yang ketika itu bernama Provinsi Irian Barat, didirikan pendidikan Jurusan Hukum, yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FHKK).

 

Berdasarkan Keputusan Bersama Wakil Menteri Pertama Kordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/PTIP/Tahun 1962 pada tanggal 10 November 1962,  serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 1962 pada tanggal 31 Desember 1962, menetapkan pendirian UNCEN. di Jayapura yang ketika itu bernama Kota Baru, yang memiliki 4 (empat) Fakultas, yaitu:

  1. Fakultas Hukum, Ketatanegaraan dan Ketataniagaan;
  2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  3. Fakultas Pertanian;
  4. Fakultas Peternakan.

 

FHKK memiliki 3 (tiga) jurusan,  yaitu Jurusan Hukum, Jurusan Ketatanegaraan, dan Jurusan Ketataniagaan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Rektor UNCEN Nomor P-14/A/1978 pada tanggal 20 Maret 1978, dilakukan pengembangan kelembagaan FHKK dan diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Hukum Ekonomi dan Sosial (FIHES), yang memiliki 4 (empat) jurusan, yaitu Jurusan Hukum, Jurusan Ketatanegaraan, Jurusan Ketataniagaan dan Jurusan Linguistik Antropologi.

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1982 sebagai dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0576/0/1983, dilakukan kebijakan pengembangan terhadap fakultas-fakultas dan jurusan di lingkungan UNCEN. FIHES dikembangkan menjadi 2 (dua) fakultas yaitu :

  1. Fakultas Hukum;
  2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 239/Dikti/Kep/1996 pada tanggal 11 Juli 1996 tentang Program Studi pada Program Sarjana Universitas Cenderawasih, ditetapkan Fakultas Hukum yang memiliki 2 (dua) jurusan, yaitu Jurusan Hukum Keperdataan dan Jurusan Hukum Pidana.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/D/O/1993 tanggal 24 Februari 1993, dan diganti dengan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 0325/U/1994 tanggal 9 Desember 1994, jurusan pada Fakultas Hukum dihapus, dan Fakultas Hukum hanya memiliki 1 (satu) program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum.

 

Pada setiap Fakultas Hukum dibentuk bagian yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dosen sesuai bidang dan kedekatan bidang mata kuliah yang diajarkan. Setiap Fakultas Hukum pada dasarnya memiliki 8 (delapan) bagian. Sesuai dengan kebutuhannya, FH UNCEN membentuk 4 (empat) Bagian, yaitu:

  1. Bagian Hukum Perdata;
  2. Bagian Hukum Pidana;
  3. Bagian Hukum Tata Negara;
  4. Bagian Hukum Acara.

 

Dalam rangka memberikan bimbingan kepada mahasiswa FH UNCEN berdasarkan minat dan  awal spesialisasi (begin van specialisatie),  maka setiap bagian yang dimiliki FH UNCEN membuka Program Kekhususan. FH UNCEN pada saat ini memiliki 4 (empat) Program Kekhususan, yaitu:

  1. Program Kekhususan Hukum Perdata;
  2. Program Kekhususan Hukum Pidana;
  3. Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
  4. Program Kekhususan Hukum Acara.

 

Dalam rangka meningkatkan peran pengembangan sumber daya manusia di Papua, berdasarkan  Keputusan Rektor UNCEN Nomor 1338/PT23.H/I/1995 pada tanggal 2 Mei 1995 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 437/DIKTI/Kep/1995 pada tanggal 24 Oktober 1995, FH UNCEN membuka dan menyelenggarakan Program Ekstensi pada Program Sarjana Strata Satu.

Perkembangan selanjutnya, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih berusaha untuk meningkatkan kulaitas pembelajaran melalui penambahan dan peningkatan sumber daya manusia baik di bagian administrasi maupun tenaga dosen serta penambahan dan penyempurnaan prasarana dan sarana pembelajaran. Selama kurun waktu tersebut, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih pada tahun 2013 telah mengusulkan kepada BAN-PT untuk dilakukan penilaian kelayakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mendapatkan ”akreditasi B” dari BAN-PT.